Utang Pemerintah Naik Lagi 12,51 Persen

Utang Pemerintah Naik Lagi 12,51 Persen. Kementerian Keuangan mencatat, total utang pemerintah pusat hingga akhir Juli 2018 sebesar Rp4.253,02 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 12,51 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski mengalami peningkatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan utang tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan Juni 2018 yang sebesar 14,06 persen atau sebesar Rp4.227,78 triliun.

“Jadi utang negara di APBN kita makin sehat dan menunjukkan tren positif,” ujar dia di Gedung Direktorat Jendral Pajak, Selasa 14 Agustus 2018.

Adapun untuk pembiayaan utang tersebut, Kementerian Keuangan mencatat, telah terealisasi per Juli 2018 sebesar Rp205,57 triliun atau sebesar 51,5 persen dari APBN 2018.

Pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp221,94 persen atau 53,5 perden dari APBN 2018 dan pinjaman yang mengalami kontraksi atau negatif Rp16,37 triliun atau sekitar 107 persen dari rencana pemerintah di 2018.

Atas dasar itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto telah setara dengan 29,74 persen atau telah mengalami penurunan.
“Artinya kita lebih efektif. Misal SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggara)  kita hanya Rp55,3 triliun, itu menunjukan pembiyaan kita lebih efisien. Stok utang kita capai Rp4.253,02 triliun atau 29,74 persen. Jadi ini debt to GDP ratio kita sudah mulai berkurang karena strategi front loading kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, dari segi komposisi utang, total pinjaman sebesar Rp785,49 triliun atau tumbuh atau tumbuh 6,87 persen. Di mana dari pinjaman luar negeri sebesar Rp779,71 triliun atau tumbuh 6,87 persen, sedangkan pinjaman dalam negeri Rp5,79 triliun atau tumbuh 48,28 persen.
Adapun yang berasal dari Surat Berharga Negara mencapai Rp3.467,52 triliun dengan komposisi dari denominasi rupiah sebesar Rp2.674,52 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) Rp2.155,85, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp518,67 triliun. Kemudian, dari denominasi valas sebesar Rp793,01 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp692,q1 triliun dan SBSN sebesar Rp100,89 triliun.

“Lelang hari ini jadi mungkin ditengah keraguan pasar akibat dampak ekslasi krisis Turki. Lelang kita SUN adalah Rp10 triliun. Tawaran yang masuk capai Rp34 triliun. Yang kita berikan Rp16,5 triliun. Memang ini dari segi yield lebih tinggi. Tren kenaikan yield 10 tahuan 8,05 persen,” ujarnya.